Jejaring.co – Pekerjaan fisik di Samarinda kini tengah dievaluasi DPRD Samarinda. Tujuannya untuk menghitung ulang kemampuan anggaran membiayai proyek yang ada. Mengingat dari laporan yang ada masih terdapat kendala, sehingga bisa saja diperlukan penambahan biaya.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, sejauh ini dari pantauan pihaknya di lapangan besar kemungkinan proyek-proyek tersebut perlu penambahan biaya. Tetapi komisi yang membidangi masalah infrastruktur tersebut perlu berkomunikasi dengan instansi terkait untuk memastikan kemungkinan tersebut. “Kami sudah beberapa kali rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda terkait hal ini,” ungkap Angkasa.

Sebagai lembaga legislatif, lanjutnya, pihaknya perlu mengetahui alasan penambahan biaya pada proyek milik Pemkot Samarinda. Khususnya dua proyek besar seperti terowongan dan teras mahakam. Menurutnya pihaknya juga perlu melihat kebutuhan pembangunan lain serta kemampuan keuangan daerah. “Jadi tidak serta-merta kami setujui jika ada rencana penambahan biaya. Kami mau tahu alasannya,” tuturnya.

Kemudian, politikus PDIP ini juga ingin ada kepastian dari instansi teknis, apakah proyek bisa selesai tepat waktu. Mengingat pekerjaan yang berjalan saat ini juga berada di akhir periode kepala daerah. Menurutnya hal-hal seperti ini yang perlu dibahas dengan detail. “Jangan sampai nanti malah molor dan justru jadi bahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, komisi III ingin semua proyek di Samarinda dievaluasi kembali. Dilihat apakah bisa selesai tepat waktu dan apakah perlu penambahan biaya. Lewat APBD Perubahan ini seharusnya ada tolak ukur terhadap proyek fisik yang berjalan sejauh ini. “Begitu juga dengan pendapatan, harus dilihat lagi. Apa bisa naik atau tidak, sehingga memungkinkan untuk dapat membantu pembiayaan,” pungkasnya. (csv)